PALU, 26 Agustus 2026 — Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan jarak pandang, asap karhutla juga berpotensi memperburuk kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, khususnya pada sistem pernapasan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 21 Agustus 2026 melaporkan bahwa lebih dari 3 juta penduduk di 37 kabupaten/kota terdampak langsung paparan kabut asap akibat karhutla. Wilayah terdampak tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Risiko tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius karena periode Agustus hingga September 2026 diperkirakan menjadi masa dengan peningkatan risiko karhutla. BNPB menyebut risiko tinggi terutama meluas di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi cuaca kering serta keberadaan lahan yang mudah terbakar dapat meningkatkan kemungkinan muncul dan meluasnya kebakaran.

Kabut Asap dan Ancaman bagi Kesehatan

Dari perspektif kesehatan lingkungan, kabut asap bukan sekadar persoalan langit yang tampak kelabu atau berkurangnya jarak pandang. Asap kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai polutan udara, termasuk partikel berukuran sangat kecil seperti particulate matter 2.5 atau PM2.5.

Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa PM2.5 merupakan partikel berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat terhirup hingga ke bagian dalam paru-paru. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan.

Dampak kesehatan mulai terlihat di beberapa daerah terdampak. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, kasus ISPA di Kalimantan Tengah meningkat dari 402 menjadi 716 kasus dalam waktu satu minggu, atau sekitar 78,1 persen.

Kondisi kualitas udara juga memburuk di sejumlah wilayah. BNPB mencatat bahwa pada 9 Agustus 2026, Air Quality Index (AQI) tertinggi tercatat di Kota Pontianak sebesar 193, yang menunjukkan kondisi udara tidak sehat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

Kelompok Rentan Perlu Mendapat Perlindungan Lebih

Paparan kabut asap dapat memengaruhi siapa saja. Namun, beberapa kelompok masyarakat mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pencemaran udara.

Anak-anak dan balita perlu mendapat perhatian khusus karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Lansia juga lebih rentan akibat menurunnya fungsi fisiologis tubuh seiring bertambahnya usia.

Selain itu, ibu hamil serta masyarakat dengan riwayat asma dan penyakit paru perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk. Kementerian Kesehatan secara khusus menyebut anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan riwayat asma dan penyakit paru sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih saat terjadi paparan PM2.5 akibat karhutla.

Pekerja yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan juga perlu meningkatkan kewaspadaan karena durasi berada di lingkungan tercemar dapat meningkatkan paparan terhadap asap.

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan

Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan kebakaran sekaligus memperkuat kesiapan sektor kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mendistribusikan logistik kesehatan ke wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesiapan pelayanan kesehatan di tengah meningkatnya risiko gangguan pernapasan akibat kabut asap.

Dari sisi penanggulangan bencana, pemerintah memperkuat operasi darat, pemantauan wilayah rawan, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BNPB menekankan bahwa operasi darat menjadi unsur penting dalam penanganan karhutla, terutama ketika kondisi awan tidak mendukung pelaksanaan OMC.

Di Kalimantan Timur, BMKG mencatat sebanyak 13.273 titik panas pada periode 1–23 Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat 35,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2015.

Sebagai bagian dari langkah antisipasi kekeringan dan karhutla, BMKG bersama Otorita IKN, TNI AU, BNPB, dan pemerintah terkait melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah IKN dan Kalimantan Timur.

Namun, penanggulangan saat kebakaran terjadi tetap perlu disertai pencegahan jangka panjang. BNPB juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan karhutla untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi kering dapat membuat api lebih mudah menyebar.

FKM Unismuh Palu Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Di tengah berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah, perlindungan kesehatan pada tingkat individu dan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi kabut asap. Masyarakat perlu memahami risiko paparan sekaligus mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika kualitas udara mulai memburuk.

Dalam konteks tersebut, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu (FKM Unismuh Palu) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat kabut asap, terutama di wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara.

FKM Unismuh Palu mengimbau masyarakat untuk memantau kualitas udara melalui sumber resmi, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi partikel yang memadai, serta memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan.

Imbauan tersebut sejalan dengan anjuran Kementerian Kesehatan kepada masyarakat di zona merah karhutla untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, memantau indeks kualitas udara, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera mengakses fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan karhutla perlu menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Apa yang Harus Dilakukan Saat Kabut Asap?

Imbauan tersebut perlu diikuti dengan langkah perlindungan yang dapat dilakukan secara sederhana pada tingkat individu dan rumah tangga.

Langkah pertama adalah memantau informasi kualitas udara secara berkala. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk memantau kualitas udara serta segera menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

Apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas fisik berat. Pembatasan aktivitas luar ruangan menjadi salah satu langkah yang secara resmi direkomendasikan Kementerian Kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla.

Jika harus berada di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang memberikan perlindungan terhadap partikel udara secara memadai. Hal ini penting karena partikel PM2.5 dari asap karhutla dapat terhirup jauh ke dalam saluran pernapasan.

Masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi udara di dalam rumah dan sedapat mungkin mengurangi masuknya asap dari luar ketika kualitas udara memburuk. Paparan tambahan seperti asap rokok juga sebaiknya dihindari karena dapat semakin membebani sistem pernapasan.

Selain itu, masyarakat dianjurkan menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan yang memburuk, terutama sesak napas atau keluhan lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kementerian Kesehatan meminta warga terdampak untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan.

Karhutla sebagai Persoalan Kesehatan Lingkungan

Ancaman kabut asap memperlihatkan bagaimana perubahan kondisi lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia.

Rangkaian masalahnya tidak berhenti pada munculnya api. Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan pencemaran udara, pencemaran meningkatkan paparan masyarakat, dan paparan tersebut selanjutnya dapat meningkatkan gangguan kesehatan serta kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan.

Data pemerintah menunjukkan hubungan tersebut semakin nyata. Di satu sisi, BNPB mencatat puluhan ribu hektare lahan telah terbakar di enam provinsi prioritas hingga 9 Agustus 2026. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan melaporkan jutaan masyarakat telah terpapar kabut asap dan peningkatan kasus ISPA di sejumlah wilayah.

Karena itu, upaya menghadapi karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pencegahan kebakaran, pengendalian sumber pencemaran, pemantauan kualitas udara, perlindungan masyarakat, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan harus berjalan dalam satu kesatuan.

Pendekatan kesehatan lingkungan menjadi penting karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan hutan atau lahan yang terbakar, tetapi juga menyangkut kualitas udara yang dihirup masyarakat setiap hari.

FKM Unismuh Palu mengajak masyarakat untuk menjadikan perlindungan kesehatan dan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Pencegahan kebakaran, kepedulian terhadap kualitas udara, serta perlindungan masyarakat dari paparan asap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi ancaman karhutla.

Kabut asap mungkin tidak selalu terlihat dengan jelas, tetapi dampaknya terhadap kesehatan tidak boleh diabaikan. Melindungi lingkungan berarti sekaligus melindungi udara yang kita hirup dan kesehatan masyarakat yang bergantung padanya.

Sumber Utama

• Kementerian Kesehatan RI — Antisipasi Dampak Karhutla, Kemenkes Kerahkan Nakes dan Logistik ke 7 Provinsi, 21 Agustus 2026.
• Kementerian Kesehatan RI — Menkes: Pakai Masker dan Pantau Kualitas Udara untuk Cegah Dampak Asap Karhutla, 21 Agustus 2026.
• BNPB — Kepala BNPB Hadiri Rakor Penanganan Karhutla, Pemerintah Perkuat Operasi Darat Hadapi Puncak Risiko Agustus–September, 10 Agustus 2026.
• BMKG — BMKG, OIKN, TNI AU, dan BNPB Laksanakan OMC di IKN dan Kaltim, Antisipasi Kekeringan dan Karhutla, 25 Agustus 2026.